Kontraktor Inhil Geram, Pekerjaan Tahun 2025 Tak Kunjung Dibayar
Inhil – Meynewsreport.com – Janji manis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali dipertanyakan. Sejumlah kontraktor lokal mengaku geram dan kecewa lantaran hingga penghujung tahun 2025, pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung justru tak kunjung direalisasikan.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan Bupati Inhil, Haji Herman, yang sebelumnya secara terbuka menegaskan tidak akan ada penundaan pembayaran proyek tahun anggaran 2025. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, kontraktor dibiarkan menunggu tanpa kepastian, seolah janji kepala daerah hanya sekadar formalitas.
Sejak awal tahun, para kontraktor telah mengerjakan berbagai proyek infrastruktur strategis yang menopang pembangunan daerah. Ironisnya, hasil kerja tersebut kini seakan “digantung”, sementara kewajiban finansial terus menumpuk. Biaya operasional, pembayaran upah pekerja, hingga cicilan pinjaman bank harus tetap ditanggung, meski hak mereka belum dibayarkan.
“Kami bekerja berdasarkan kontrak dan janji pemerintah. Tapi sampai hari ini, pembayaran tak jelas ujung pangkalnya. Ini bukan sekadar keterlambatan, ini bentuk ketidakpastian yang merugikan kami,” tegas salah satu kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan. Selasa 30 Desember 2025.
Lebih jauh, kondisi ini dinilai menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Para kontraktor menuntut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Inhil untuk tidak terus bersembunyi di balik sikap diam, melainkan segera membuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi terhadap anggaran pembayaran proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, BKAD Inhil belum memberikan klarifikasi resmi, memunculkan spekulasi dan kecurigaan di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi.
Di tengah lonjakan harga material bangunan dan tekanan ekonomi, keterlambatan pembayaran ini dinilai dapat berakibat fatal. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kontraktor yang tumbang, tetapi pembangunan daerah terancam stagnan akibat hilangnya kepercayaan terhadap komitmen pemerintah sendiri.
