Dolfie Rompas: Rencana DPR Menggunakan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Wapres Gibran Harus Dihormati, Konstitusi Memberikan Ruang

Meynewsreport.com Jakarta – Advokat Dolfie Rompas berpendapat bahwa rencana DPR RI untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dihormati. Sebab, hak tersebut merupakan instrumen konstitusional DPR yang secara tegas diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dolfie, dalam negara hukum, tidak boleh ada pihak yang ditempatkan di atas konstitusi. Setiap persoalan yang menyangkut penyelenggaraan negara, termasuk dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang tersedia.

Terlebih, persoalan ini telah memasuki ranah peradilan dan terdapat dua putusan penting yang patut menjadi perhatian publik.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi penggugat dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah serta memerintahkan pencabutannya. Putusan tersebut menjadi perkembangan hukum penting yang harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dolfie menjelaskan, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya mengatur penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, termasuk terhadap dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme konstitusional pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Artinya, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang sah, melalui proses pengambilan keputusan oleh MPR sesuai persyaratan konstitusional.

“Jangan sampai persoalan ini dipandang semata-mata sebagai pertarungan politik. Yang harus dikedepankan adalah kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan, dan tegaknya konstitusi. DPR memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya.

Dolfie menambahkan, siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada konstitusi dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara terbuka, objektif, berdasarkan alat bukti, serta tidak boleh didasarkan pada tekanan maupun kepentingan politik kelompok tertentu.

“Ini bukan semata-mata persoalan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi bagaimana kita membuktikan bahwa Indonesia benar-benar negara hukum. Konstitusi harus menjadi panglima, bukan kepentingan politik maupun kekuasaan,” tutup Dolfie Rompas.