Rp11,49 Miliar untuk Jembatan, Warga Masih Bayar Rp10 Ribu Menyeberang, Progres dan Material Dipertanyakan

INHIL – Meynewsreport.com – Pembangunan jembatan penghubung Desa Sungai Junjangan dan Desa Sungai Raya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, dengan nilai anggaran mencapai Rp11,49 miliar, mulai menuai sorotan. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, persoalan progres pekerjaan, material konstruksi, hingga belum tersedianya fasilitas penyeberangan darurat menjadi perhatian.

Ironisnya, ketika pembangunan jembatan belum juga dapat dimanfaatkan, masyarakat masih harus mengandalkan perahu milik warga untuk menyeberang. Bahkan, untuk kendaraan sepeda motor, warga disebut harus mengeluarkan biaya Rp10.000 sekali penyeberangan.

Berdasarkan investigasi Media Purna Polri pada 23 Oktober 2026, papan informasi proyek mencantumkan tanggal kontrak 31 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.

Dengan asumsi masa kerja dimulai 1 Agustus 2026, proyek tersebut diperkirakan harus selesai pada 28 Desember 2026. Artinya, per 13 November 2026, waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar 45 hari kalender.

Waktu yang semakin terbatas ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan penyelesaian pekerjaan. Terlebih, berdasarkan pantauan di lapangan, progres pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius.

Selain progres pekerjaan, kondisi material yang terlihat di lokasi juga menjadi perhatian. Media ini mengamati adanya material besi dan kerikil yang disimpan dalam karung. Sementara itu, sejumlah tiang pancang beton yang terlihat berdiri diduga merupakan material bekas.

Temuan visual tersebut tentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi. Namun, kondisi ini patut mendapatkan penjelasan teknis dari pihak terkait, terutama mengenai jenis, mutu, ukuran, dan kesesuaian material dengan dokumen kontrak serta spesifikasi teknis pekerjaan.

Informasi yang diterima media ini juga menyebutkan bahwa tenaga kerja proyek berasal dari Bandung. Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah tersebut.

Warga Masih Dibebani Biaya Penyeberangan

Persoalan yang paling dirasakan masyarakat justru berada di luar urusan konstruksi.

Seorang warga yang ditemui pada 23 Oktober 2026 menyampaikan bahwa hingga saat itu masyarakat masih menggunakan perahu milik warga untuk menyeberangkan kendaraan maupun aktivitas sehari-hari.

Untuk sepeda motor, warga dikenakan biaya sebesar Rp10.000 sekali menyeberang.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: ketika proyek bernilai Rp11,49 miliar sedang dikerjakan, apakah aspek keselamatan dan aksesibilitas masyarakat selama masa konstruksi sudah menjadi bagian dari perencanaan pelaksanaan proyek?

Sebab, pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga harus memperhatikan dampak pekerjaan terhadap aktivitas masyarakat yang setiap hari membutuhkan akses penyeberangan.

Sembilan Poin Konfirmasi Belum Terjawab Terperinci

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, pada 24 Oktober 2026 media ini telah menyampaikan sembilan poin permohonan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPKP Inhil, Yusnaldi, S.T., M.M., serta Andy Hifandy, S.T., M.IP.

Konfirmasi tersebut meliputi nilai dan masa kontrak, dokumen proyek, progres pekerjaan, asal tenaga kerja, spesifikasi material, penggunaan tiang pancang, penyediaan akses penyeberangan darurat, hingga pelibatan tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas PUPKP Inhil, Yusnaldi, mengarahkan media agar terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan melibatkan PPTK, tim teknis, kontraktor, dan konsultan pengawas agar informasi yang diperoleh lebih jelas dan terarah.

Menindaklanjuti arahan tersebut, media ini menghubungi PPTK, Andy Hifandy, melalui WhatsApp. Namun, jawaban yang diberikan hanya singkat, yakni, “Semua sedang proses.”

Hingga berita ini diterbitkan pada 13 November 2026, redaksi belum memperoleh penjelasan terperinci terkait sembilan poin konfirmasi yang telah disampaikan.

Media ini juga telah berupaya meminta arahan dari pihak dinas dan kepala bidang terkait untuk dapat berkomunikasi dengan kontraktor pelaksana, CV Extrakarya Ubersukses, serta konsultan pengawas, PT Raissa Gemilang. Namun, belum diperoleh petunjuk lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, kontraktor pelaksana yang diketahui berada di Pekanbaru, Roni, meminta media menanyakan persoalan tersebut kepada pihak dinas. Setelah menyampaikan hal itu, sambungan telepon WhatsApp terputus.

Ketika ditanyakan secara khusus mengenai ukuran besi yang digunakan dalam pekerjaan, kontraktor juga belum memberikan penjelasan.

Anggaran Besar, Transparansi Jangan Setengah Hati

Dengan nilai proyek mencapai Rp11,49 miliar, publik tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, apakah material yang dipakai telah sesuai spesifikasi, bagaimana progres pekerjaan, serta bagaimana jaminan keselamatan masyarakat selama pembangunan berlangsung.

Apalagi, proyek tersebut memiliki batas waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Sisa sekitar 45 hari kalender bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi jembatan, sehingga pengawasan dan keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Pertanyaan publik bukan semata-mata kapan jembatan itu selesai dibangun, tetapi juga apakah kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan anggaran yang dibelanjakan dan apakah masyarakat mendapatkan perlindungan selama proses pembangunan.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat besarnya angka anggaran di papan proyek, sementara persoalan akses penyeberangan, transparansi material, dan kepastian penyelesaian pekerjaan masih menyisakan tanda tanya.

Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas PUPKP Inhil, PPK, PPTK, kontraktor pelaksana CV Extrakarya Ubersukses, serta konsultan pengawas PT Raissa Gemilang demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Mus)