22 November 2026

Advokat Dolfie Rompas: Tidak Ada yang Kebal Hukum, Equality Before the Law Harus Berlaku bagi Semua Orang Tanpa Terkecuali

0

Meynewsreport.com, JAKARTA – Advokat Dolfie Rompas menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Equality Before the Law). Tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal hukum, tidak tersentuh hukum, atau memperoleh perlakuan istimewa hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun kedudukan tinggi di Republik Indonesia.

Menurut Dolfie, perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah petinggi Polri lainnya harus menjadi renungan bagi seluruh elemen bangsa. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa jabatan setinggi apa pun tidak boleh menjadi alasan seseorang berada di atas hukum.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada manusia yang berada di atas hukum. Mau dia pejabat negara, aparat penegak hukum, jenderal, pengusaha besar, orang kaya, ataupun masyarakat biasa, semuanya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pengecualian hanya karena seseorang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu,” tegas Dolfie.

Ia menjelaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum bukan sekadar slogan atau teori dalam ilmu hukum, melainkan amanat konstitusi yang wajib diwujudkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Kemudian, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

“Ketiga ketentuan konstitusi tersebut sangat jelas. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, hukum harus menjadi panglima, bukan jabatan, bukan kekuatan politik, bukan uang, dan bukan pengaruh seseorang. Semua pihak wajib menghormati dan tunduk pada hukum,” ujarnya.

Dolfie juga mengingatkan pemikiran seorang filsuf besar, Aristoteles, yang dalam pemikirannya mengenai keadilan dan hukum menekankan bahwa yang seharusnya memerintah adalah hukum, bukan kehendak pribadi manusia. Sebab, kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh hukum berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.

Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan ahli hukum Inggris, A.V. Dicey, yang memperkenalkan prinsip Rule of Law, khususnya persamaan di hadapan hukum. Dicey menegaskan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum dan setiap orang, apa pun pangkat maupun kedudukannya, harus tunduk pada hukum yang berlaku.

“Pesan dari pemikiran para tokoh tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Jangan sampai seseorang merasa dirinya terlalu kuat untuk disentuh hukum. Justru semakin tinggi jabatan dan tanggung jawab seseorang, semakin besar pula kewajiban moral dan hukumnya untuk memberikan teladan dalam menaati peraturan,” kata Dolfie.

Ia menambahkan, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi justru melemah ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum harus ditegakkan secara objektif, profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Terkait perkara yang sedang menjadi perhatian publik tersebut, Dolfie menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada intervensi, perlindungan karena jabatan, ataupun upaya menghambat proses penegakan hukum.

Namun demikian, asas praduga tidak bersalah juga harus tetap dihormati. Setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak hukum dan harus memperoleh proses peradilan yang adil sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Jangan karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis, kemudian proses hukumnya harus dihentikan atau diperlakukan berbeda. Sebaliknya, jangan pula seseorang dihukum hanya karena opini publik. Yang harus menjadi dasar adalah fakta, alat bukti, hukum, dan putusan pengadilan. Inilah esensi negara hukum,” tegasnya.

Dolfie berharap momentum ini menjadi pembelajaran nasional bahwa membangun Indonesia yang adil dan makmur harus dimulai dari kesadaran seluruh masyarakat untuk menghormati hukum, termasuk mereka yang sedang memegang kekuasaan.

Menurutnya, cita-cita Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tidak akan tercapai apabila hukum masih tunduk pada kepentingan pribadi, kelompok, kekuasaan, ataupun kekayaan.

“Kalau semua orang taat dan patuh terhadap hukum, tidak ada yang merasa kebal hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa pandang bulu, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang semakin kuat, berwibawa, adil, dan makmur. Sebab, keadilan bukan hanya tuntutan masyarakat kepada negara, tetapi juga kewajiban setiap orang untuk menghormati hukum,” tutup Advokat Dolfie Rompas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *