Setelah 18 Tahun Menunggu, DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset
Meynewsreport.com, JAKARTA – Setelah 18 tahun menunggu, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Senayan yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Palu diketuk, semua anggota setuju.
Ada tiga poin penting dalam UU ini:
1. Harta Koruptor Bisa Dirampas
Harta hasil kejahatan bisa disita dan dirampas negara, bahkan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelaku. Namun, prosesnya tetap melalui pengadilan dan pihak ketiga yang tidak bersalah tetap dilindungi.
2. Koruptor Bisa Dihukum Mati
UU ini menegaskan koruptor bisa dijatuhi hukuman mati untuk kondisi tertentu sesuai UU Tipikor. Bukan semua koruptor otomatis dihukum mati.
3. Bukan Hanya Korupsi
UU ini juga berlaku untuk narkoba, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan online yang merugikan masyarakat luas.
Dengan UU ini, negara kini punya senjata baru untuk mengejar harta hasil kejahatan yang selama ini sulit dikembalikan.aa@
“Koruptor tidak lagi hanya dipenjara, tapi juga bisa dibuat miskin.”
