H. Samsidik Kawal Penanganan Banjir Inhil: “Jangan Biarkan Rakyat Jadi Korban Tahunan”
Indragiri Hilir | Meynewsreport.com — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat lintas sektor pada Senin, 26 mei 2025 di aula kantor BAPEDA untuk merumuskan langkah konkret dalam penanganan pascabanjir yang telah melanda sejumlah wilayah selama lebih dari tiga bulan. Banjir ini menyebabkan kerugian materi ditaksir mencapai Rp15 miliar, dan berdampak pada lebih dari 5.000 kepala keluarga.
Anggota DPRD Inhil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, H. Samsidik, menegaskan perlunya tanggung jawab bersama, terutama dari pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak.
“Banjir ini bukan lagi sekadar bencana tahunan, tapi sudah menjadi masalah sistemik yang perlu penanganan serius dan berkelanjutan. Kami dari Komisi II DPRD mendorong agar solusi yang diambil tidak setengah-setengah. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab, terutama yang aktivitasnya berdampak langsung terhadap lingkungan,” ujar H. Samsidik kepada awak media usai rapat.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan untuk mendukung program-program konkret di lapangan.
“Dana CSR jangan hanya simbolis. Harus diarahkan untuk kegiatan nyata seperti normalisasi sungai, pembukaan aliran air yang tersumbat, serta perbaikan infrastruktur lingkungan yang rusak akibat banjir,” tambahnya.
Asisten II Setda Inhil, Drs. Junaidi Ismail, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa banjir yang terjadi tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga berdampak serius terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pertanian.
Menanggapi situasi tersebut, Pemkab Inhil mengusulkan dua skema pembiayaan penanganan pascabanjir, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, camat dari wilayah terdampak, Danramil, Kapolsek, serta para kepala desa. Sejumlah perwakilan perusahaan swasta seperti PT SGM, PT SRL, PT SAL, dan PT GIN turut hadir dan didorong untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan.
Sebagai legislator yang membidangi ekonomi dan keuangan, H. Samsidik menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini.
“Kami akan kawal serius agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir setiap tahun. Sudah saatnya kita bekerja dengan kesadaran kolektif demi keselamatan rakyat,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.
(***)
